Wakil Ketua DPRD Indramayu Tanggapi Dugaan Intimidasi dan Pungutan LKS di SDN 3 Lemahmekar

Indramayu (Buserpresisi.com) – Dugaan intimidasi dan pungutan biaya terkait Lembar Kerja Siswa (LKS) yang terjadi di SDN 3 Lemahmekar mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si. Dalam pernyataannya di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Indramayu pada Selasa, 25 Maret, Sirojudin menegaskan bahwa masalah tersebut harus diselesaikan dengan segera dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami telah memerintahkan Ketua Komisi II DPRD untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu beserta pihak terkait, termasuk orang tua siswa, untuk melakukan klarifikasi dan mencari solusi terbaik," ujar Sirojudin.

Sirojudin juga menyoroti pentingnya lembaga pendidikan untuk mengikuti aturan yang ada. "Sekolah negeri harus mengutamakan prinsip pendidikan gratis, sesuai dengan anggaran pendidikan yang sudah disediakan pemerintah. Terlebih lagi, anggaran pendidikan di Kabupaten Indramayu yang hampir mencapai 30% ini, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan sekolah," tambahnya.

Terkait dengan permasalahan LKS, Sirojudin menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh menjual LKS kepada orang tua siswa. "Instruksi kami jelas: jangan ada lagi penjualan LKS di sekolah negeri. Selain itu, jangan jadikan komite sekolah sebagai alasan untuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan," jelasnya.

Pernyataan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah penyelesaian masalah yang melibatkan masyarakat, orang tua siswa, serta pemerintah daerah, agar sistem pendidikan di Kabupaten Indramayu dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa semua kebijakan pendidikan berjalan dengan benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh DPRD Kabupaten Indramayu dan pihak terkait, diharapkan permasalahan ini dapat segera diselesaikan demi kepentingan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Indramayu. (Wira)