Indramayu - Ribuan honorer yang tergabung dalam Forum Database BKN Non-ASN 2022 menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (15/01/2024). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap hasil seleksi kompetensi Non-ASN 2022 yang dianggap tidak adil dan kurang transparan.
Dimulai dari GOR Singalodra, para honorer melakukan long march melewati beberapa instansi penting, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BKPSDM, hingga Pendopo Kabupaten. Akhirnya, mereka tiba di Gedung DPRD, tempat mereka menyuarakan kekecewaan dan tuntutan mereka dengan penuh semangat.
Ilham, Ketua Forum Database BKN Non-ASN, menyatakan bahwa banyak honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun, bahkan sejak 1992, merasa hak-haknya diabaikan dalam proses seleksi ini. Menurutnya, seleksi kompetensi lebih memprioritaskan honorer dengan masa kerja pendek, sementara yang telah mengabdi lama justru terabaikan, bahkan ada yang datanya hilang dari sistem.
"Ini sangat tidak masuk akal. Honorer yang baru dua tahun mengabdi bisa lolos, sementara kami yang sudah puluhan tahun malah tidak diakui. Data kami pun hilang, meskipun sudah tercatat di BKPSDM sejak lama," ujar Ilham dengan nada kecewa.
Selain itu, Ilham juga mengkritik kebijakan pemberian afirmasi nilai yang tidak transparan. Banyak peserta seleksi yang merasa tidak diberi penjelasan mengenai sistem tambahan nilai ini, yang justru memperburuk situasi.
"Proses ini sangat membingungkan. Kami merasa diperlakukan tidak adil, karena kebijakan yang ada tidak jelas dan tidak transparan," tambah Ilham.
Ilham menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba mengintimidasi honorer yang memperjuangkan hak mereka. "Jika ada intimidasi, baik melalui pesan, telepon, atau cara lain, kami akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Kami punya bukti dan siap menuntut keadilan," tegasnya.
Dalam aksi ini, Forum Database BKN Non-ASN mendesak DPRD Indramayu untuk segera mengambil tindakan. Mereka juga meminta Bupati Indramayu yang baru untuk menyelesaikan masalah ini dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
"Kami meminta perhatian serius dari pemerintah daerah. Masalah ini harus diselesaikan tahun ini, agar honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan keadilan yang seharusnya," ujar Ilham.
Aksi damai yang berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan ini, meski tanpa insiden, tetap dipenuhi dengan ketegangan. Kekecewaan mendalam para honorer terhadap proses seleksi Non-ASN 2022 terlihat jelas di wajah mereka. Mereka berharap, suara mereka didengar dan perjuangan mereka membuahkan hasil yang adil. (Wira)
0 comments:
Posting Komentar