Indramayu – Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Indramayu menggelar audensi dengan Komisi 1 DPRD Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Jawa Barat. Selasa, 14 Januari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu, Abdul Rojak, serta anggota DPRD Sadar, Muhaemin, dan sejumlah perwakilan dari LP-KPK, termasuk Ketua Komcab LP-KPK Indramayu, Taty Suhartaty, Wakil Ketua Mutadi, Sekretaris Jakariah, serta anggota Drs. Satori, Rahman, dan Ahmad Habibi.
Ketua Komcab LP-KPK Indramayu, Taty Suhartaty, menjelaskan bahwa audensi ini merupakan bagian dari silaturahmi, sekaligus memperkenalkan lembaga LP-KPK yang baru dilantik pada 5 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kesbangpol. Taty juga memaparkan sejarah LP-KPK yang berdiri pada 12 Mei 2013 dan telah berkembang pesat, dengan kehadirannya di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, termasuk Papua. Di tingkat nasional, LP-KPK memiliki kantor pusat di Jakarta dan Bekasi, sementara di tingkat provinsi ada Komisi Daerah (KOMDA), serta di tingkat kabupaten/kota ada Komisi Cabang (KOMCAB).
Lebih lanjut, Taty mengungkapkan beberapa isu krusial yang menjadi perhatian LP-KPK, yaitu:
1. Ledakan Pertamina – Taty menyampaikan bahwa masyarakat Kesambi mendesak pemerintah untuk segera merelokasi warga yang terdampak.
2. Kasus Bullying di SD 3 Amis – Taty menyoroti belum tuntasnya kasus bullying yang mengakibatkan seorang siswa meninggal, dengan keluarga korban yang merasa belum mendapat keadilan dan kompensasi dari pemerintah daerah.
3. Masalah Lahan Daerah Penyangga PT Rajawali – Taty juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah sengketa lahan yang berdampak pada warga setempat.
4. BBM Solar Ilegal di Karangsong – Taty menuntut aparat penegak hukum untuk lebih serius menangani maraknya pengisian BBM ilegal di kapal nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu, Abdul Rojak, menyambut positif kedatangan LP-KPK dan apresiasi terhadap komitmen lembaga ini dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Indramayu senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan bersama.
"Pemerintah daerah memang bertugas menyelenggarakan program pembangunan, namun pengawasan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan keberhasilan tersebut. Kami juga mengharapkan adanya rekomendasi yang dapat disampaikan LP-KPK untuk ditindaklanjuti," ujar Abdul Rojak.
Audensi ini ditutup dengan penandatanganan fakta integritas antara LP-KPK Indramayu dan DPRD Indramayu, sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan pengawasan dan mendorong keadilan bagi masyarakat. Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama pengurus eksekutif LP-KPK dan anggota Komisi 1 DPRD Indramayu.
Dengan kegiatan ini, diharapkan hubungan yang lebih erat antara LP-KPK dan DPRD Indramayu dapat terjalin, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (Wira)
0 comments:
Posting Komentar