Indramayu - Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya meningkatkan infrastruktur hingga ke tingkat desa, salah satunya melalui proyek betonisasi jalan di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertahanan, proyek yang dikerjakan oleh PT. Etika Sarana Abadi dengan anggaran APBD sebesar Rp. 123.702.000 ini, diharapkan dapat memperbaiki kualitas jalan di desa tersebut. Namun, proyek ini justru memunculkan keluhan dari warga setempat.
Warga Desa Pabean Udik mengungkapkan kekecewaannya terkait pemilihan lokasi yang dianggap tidak tepat. Santi (37), salah seorang warga, menilai bahwa proyek betonisasi yang sedang dilakukan di Jalan Tongkol Perumahan Pabean Kencana ini lebih layak dikerjakan di Jalan Tongkol 6, yang kondisinya jauh lebih rusak.
“Jalan yang diperbaiki ini sebenarnya masih cukup bagus. Kenapa tidak fokus memperbaiki jalan yang lebih rusak seperti di Tongkol 6? Seharusnya pemerintah bisa lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Santi dengan nada kesal.
Senada dengan Santi, Ronda (47), warga lainnya, juga menyatakan kekecewaannya. Ia khawatir jika kondisi ini dibiarkan, jalan yang rusak di Tongkol 6 tidak akan segera diperbaiki. Bahkan, Ronda dan beberapa warga lainnya berencana untuk memblokir jalan rusak tersebut sebagai bentuk protes agar pemerintah segera menanggapi keluhan mereka.
"Kami sudah berkali-kali mengingatkan, tapi tak ada tindakan nyata. Kalau kami tidak turun tangan, jalan rusak ini akan terus dibiarkan," tegas Ronda.
Menanggapi keluhan ini, Kepala Desa Pabean Udik, Samsul Maarif, memberikan penjelasan di kantor desa. Samsul menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur di wilayahnya memang sangat dibutuhkan, namun anggaran yang terbatas menjadi kendala.
“Semua jalan, insya Allah, akan saya perbaiki. Namun, saya mohon agar masyarakat dapat bersabar. Proses perbaikan tidak bisa dilakukan serentak karena keterbatasan anggaran yang ada. Saya berjanji akan melakukan perbaikan secara bertahap, terutama pada jalan-jalan yang sudah sangat rusak,” ungkap Samsul.
Pernyataan Kepala Desa ini tetap menimbulkan tanda tanya di kalangan warga. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Indramayu lebih responsif dalam menangani masalah infrastruktur, terutama dalam memastikan agar setiap proyek pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan anggaran terbatas, masyarakat pun mengharapkan prioritas yang lebih jelas dan transparan. (Wira/Ato)
0 comments:
Posting Komentar