Dirwaster Lembaga L- KPK Ptopinsi Aceh Angkat Bicara .

Buser Presisi.com  Banda Aceh (9/3/2024)  ..Dirwaster propinsi Aceh Drs Amiruddin AR angkat bicara kepada para anggota lembaga komonitas pengawas korupsi propinsi Aceh  menegaskan ,dan mengingatkan untuk kedisiplinan dalam melaksanakan  tugas di lapangan sesuai dengan prosudur aturan ADRT dan tidak bertentangan dengan hukum . 

Dirwaster propinsi Aceh Amiruddin  AR  saat ditemui media Buser presisi di sebua warung kofee Ulee kareng Banda Aceh ,sabtu (9/3/2024) . demi kelancaran dalam melaksanakan  tugas kegiatan  di lapangan di tegaskan kepada seluruh anggota markas komando lembaga kpk agar  tidak  memanfaatkan lembaga  kpk sebagai alat untuk keperibadiannya , wajib menjunjung tinggi kewajibannya sesuai dengan aturan hukum  yang berlaku  di Ripublik Indonesia  jugak  ADRT Lembaga KPK .

  taati dengan peraturan  bukan sukak hati kita kerja dilapangan sesuai dengan peraturan ,. Apabila  kita memasuki disala satu  wilayah,daerah , atau kabupaten kota ,

 itu ada prosudur   pemberitauan  terhadap  intansi pemerintah terkait  pemerintah Daera , inspektorat ,kecamatan ,kapolsek  itu sangat perlu seduai dengan prosudur  jangan asal menyelonong  tampa pemberitauan ,karena sudah bertentangan dengan hukum ,bijaksana dalam menanggapi tugas dilapangan terutama  konfirmasi dengan dinas terkait , apa lagi  di suatu Daerah kabupaten kota itu, sudah terbentuk kepala Markasnya  ,walaupun dia anggota Propinsi dan juga anggota lainnya , memasuki  diwilayah tersebut yang sudah tebentuk kepala Markasnya (Kamar) kalau anggota lembaga Lkpk memasuki wilayah itu harus konfirmasi dengan ketua kamar ,dan juga dibaringi dengan surat tugas dari ketua kamar , juga Dirwaster propinsi Aceh  jangan asal masuk menyelonong tampa pemberitauan kepada mawil,  kedaeran yang sudah terbentuk kamarnya , harus mengerti ,sesuai aturan dan perintah dari ketua  dewan pimpinan pusat ,(DPP) . bagi anggota yang mengabaikan informasi dan peringatan ini ini  saya Amiruddin selaku Dirwaster propinsi Aceh yang tidak mengindakan  peringat ini akan saya tindak tegas ,sesuai hukum yang berlaku ,akan saya PAW ,anggota yang tidak mengikuti peraturan didalam lembaga kpk ,tegas Dirwaster propinsi Aceh Kepada media Buser .

Untuk diketahui kepada seluruh  anggota Lembaga kpk baik propinsi dan kabupaten kota , untuk  Kabupaten Aceh Utara  itu  sudah terbentuk  kepala Markasnya ,Agus Srikandi .dan juga sudah ada kantornya yang sudah resmi di kecamatan lhok nibung kabupaten Aceh Utara ,bagi anggota propinsi  tampa konfrmasi  dan juga tidak memiliki surat tugas resmi dari ketua kamar dan Dirwaster  tidak dibolek masuk dalam wilayah tersebut , anggota harus saling menghormati , dan menjaga nama baik kembaga agar tidak komplin antara satu dengan yang lainnya , ketua  yang sudah terbentuk kamarnya tidak diboleh masuk anggota manapun tampa surat tugas  Dir dan juga Mawil .apa bila ada yang melanggar saya ambil tindakan tegas  ,langsung saya PAW ,karena hal ini sudah ada komitmen dengan ketua pusat (DPP) Susyadi AS .Ungkap ketua Dirwaster propinsi aceh .kepada  awak media .

Anggota lembaga harus tau tugasnya di lapangan karena lembaga kpk adalah lembaga  pengawasan ,sesuai dengan undang -undang  peraturan pemerintah RI UU no ,28 tahun 1996 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi,dan nepotesme ,Lembaga wajib mengawasi sesuai dengan prosudur ,bukan mengambil tindakan yang berakibat  fatal dan membuat pejabat jadi resi dan  elergi terhadap lembaga jaga nama baik lembaga ,mengambil tindakan  tampa bukti yang akurat ,itu bertentangan dengan hukum . Tegas Amiruddin  dirwaster Aceh  kepada media Buser .ketua markas komando lembaga  kpk  kabupaten Aceh utara Srikandi ,saat dihubungi  media beser presisi melalui telepon selulernya  menjelaskan  ,saat terjun kelapangan untuk tujuan konfirmasi kegiatan dengan kepala desa ,  anggaran dana desa tahun 2023 ,kekecamatan dan ,beberapa kepala desa yang di jumpai mengatakan ,belum lama ini baru beberapa minggu ada mengatas namakan lembaga kpk Propinsi Aceh masuk kedesa desa  melalui kepala desa tampa  pemberitauan dan konfermasi kepada pemerimta daerah kecamatan, kapolsek ,  tiba tiba masuk ke desa desa lihat kegiatan ,poto kegiatan  fisik yang kerjakan anggaran 2023 ,katanya  .menurut  kepala desa merasa troma atas kenerja  yang mengatasnamakan lembaga kpk tampa konfirmasi dan surat tugas dari ketua markas kabupaten Aceh Utara . dengan pihak kecamatan . 

kami merasa risih ,dan keberatan  ,karena dana desa itu kami buat sesuai dengan aturan pemerintah , dan prosudur ungkap salah seorang kepala desa yang tidak mau dipublikasikan namanya di media Buser .

Kami harap kepada ketua Kamar kepala markas di Wilayah masing- masing Kabupaten ,kota  agar  bisa mengirimkan surat pemberitauan  kepada kecamatan ,atau kapolsek setiap ada lembaga berkunjung kedesa-desa agar tidak komplin dan troma  karena dengan adanya pemberitauan  berarti bisa  dikatakqn resmi  sesuai dengan prosudur  yang berlaku disuatu organisasi ,yang mengaku propinsi masuk tampa surat ,pemberitauan ataupun surat  tugas dari ketua  markas menyelonong ke desa-desa .kami tidak terima ,karena sudah bertentangan dengan hukum  bisa dikatan anggota tersebut tidak resmi .ungkapnya kepada  awak media .

Kepala Desa  Kabupaten Aceh Utara   mengapresiasi kinerja ketua lembaga kpk  perwakilan Aceh utara  Srikandi giat kelapangan dalam membimbing,dan mengarakan  kami sekaligus mengawasi kenerja kepala desa dalam kegiatan anggaran dana desa 2023 .karena beliau resmi dan kantornya di aceh utara kami ucapkan terimakasi atas kerjanya  yang baik dan sudah mengigatkan kami kepala desa  untuk lebih baikdan berhati- hati  dalam mengelolah anggaran dana desa tahun berikutnya  ungkap salah seorang kepala desa kepada  media Buser , kedepannya ,Srikandi mengingatkan kepada seluru  kepala desa di Kabupaten Aceh utara khususnya . untuk tidak melayani  , kalau ada anggota  lembaga kpk komonitas pengawas korupsi  yang mengatas namakan , baik dari daerah lain ataupun  propinsi tampa surat tugas resmi dari ketua markas wilaya propinsi Aceh dan Kabupaten Aceh utara untuk tidak dilayani baik infestigasi maupun kegiatan yang menyangkut  anggaran dana Desa  tahun 2023 , karena itu  sudah melanggar peraturan dalam organisasi lembaga kpk . bisa dikatakan itu tidak resmi  asal masuk tampa surat tugas resmi  dari beliau , tegas Srikandi kepala markas komando wilayah kabupaten Aceh Utara  kepada media Buser ( HS) .