Indramayu - Proyek Rehabilitasi Jalan Desa Pabean Udik 4, Kecamatan Indramayu, dengan nilai kontrak sebesar Rp 190.479.000, yang dikerjakan oleh CV Arsha Sinar Abadi, menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, serta efektivitas pengawasan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, ditemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian standar konstruksi, mulai dari pekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, ketiadaan pengawas maupun pelaksana lapangan, hingga dugaan ketidaksesuaian volume tinggi rigid beton dan pemasangan plastik cor yang tidak penuh. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi mutu akhir pekerjaan serta membahayakan keselamatan para pekerja.
Sejumlah warga Desa Pabean Udik menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai tidak maksimal.
Hadiyono, warga setempat, menilai bahwa proyek dengan nilai hampir Rp 200 juta seharusnya dikerjakan dengan lebih profesional.
"Saya sebagai warga sangat berharap jalan ini dibangun dengan baik, karena ini akses utama. Kalau pekerjanya saja tidak pakai APD dan tidak ada pengawas, bagaimana kami bisa yakin hasilnya sesuai standar?" ujarnya.
Senada dengan itu, Haris, warga Pabean Udik lainnya dan juga aktifis muda Indramayu, menyoroti dugaan ketidak sesuaian material di lapangan.
"Kami melihat sendiri plastik cor tidak dipasang penuh, padahal itu penting untuk kualitas rigid beton. Volume tingginya juga kami curigai tidak sesuai. Kalau seperti ini terus, jalan cepat rusak lagi," tegasnya.
Haris juga meminta Dinas PUPR turun langsung melakukan pengecekan ulang sebelum proyek dinyatakan selesai.
"Tolong dicek ulang. Ini uang negara dan hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang benar," tambahnya.
Temuan di lapangan ini dinilai bertolak belakang dengan spirit Visi–Misi "Indramayu Reang", yang menekankan: pembangunan infrastruktur berkualitas, akuntabilitas dan transparansi anggaran, profesionalisme pelaksana proyek, serta, peningkatan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat.
Ketidakhadiran pengawas lapangan, dugaan ketidaksesuaian material, dan indikasi lemahnya pengendalian mutu menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek belum mencerminkan standar pembangunan yang diharapkan dalam kerangka Indramayu Reang. Alih-alih meningkatkan pelayanan publik, kualitas pekerjaan yang meragukan justru dapat menciptakan kerugian jangka panjang bagi masyarakat.
Dirinya juga mendesak Dinas PUPR memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Mereka meminta tahap pengawasan diperketat agar pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Proyek rehabilitasi jalan tersebut merupakan akses penting bagi aktivitas warga, sehingga kualitas pengerjaannya menjadi perhatian serius masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR maupun kontraktor CV Arsha Sinar Abadi belum memberikan keterangan resmi terkait temuan di lapangan tersebut. Warga berharap pihak terkait turun tangan segera, memastikan proyek benar-benar sesuai spesifikasi teknis, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan daerah. (Rochmanto/WH)
